Presiden Jokowi dan  Tony Blair Bahas Investasi Sektor Energi Baru Terbarukan di IKN

RadarRiau | Jakarta -  Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair membahas rencana investasi di sektor energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satunya investasi dilakukan oleh Uni Emirat Arab (UAE)  membangun panel surya di IKN akan difasilitasi oleh Tony Blair Institute.

“Ini business to business akan masuk (investasi) dari UAE, detailnya nanti disampaikan, tetapi ini difasilitasi oleh Tony Blair institute,” ungkap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Tony Blair di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Untuk diketahui Tony Blair Institute (TBI) for Global Change Indonesia merupakan salah satu lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan IKN.

Nantinya kolaborasi antara Otorita IKN dan lembaga yang didirikan mantan perdana menteri Inggris itu mencakup peningkatan sektor pendidikan melalui kolaborasi antar institusi perguruan tinggi; pengembangan sektor kesehatan terkait uji klinis, riset dan pengembangan; pengembangan potensi investasi dengan menyusun rencana bisnis strategis, fasilitasi investasi asing, dan strategi komunikasi; serta pembangunan kota melalui studi banding ke kota-kota masa depan di dunia.

Lebih lanjut  Bahlil  menjelaskan, bahwa berdasarkan proposal yang akan dipelajari lebih lanjut oleh Indonesia, proyek panel surya tersebut akan mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 gigawatt. Memastikan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan dilibatkan dalam proyek kerja sama ini.

“Pasti akan berkolaborasi dengan PLN, karena (sesuai) undang-undang kan (kewenangannya ada pada) PLN. Setelah itu baru kita rumuskan regulasinya,” tandasnya.

Meski begitu, Bahlil belum bisa memastikan kapan kontrak kerja sama proyek pembangunan panel surya itu akan ditandatangani oleh Indonesia dan UAE.

Pada kesempatan pertemuan tersebut,  Selain investasi UAE, Presiden Jokowi dan Tony Blair juga mendiskusikan soal penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) yang baik, untuk digunakan di IKN.

Sebagai informasi, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, kapasitas penyimpanan karbon diprioritaskan untuk penghasil karbon dalam negeri dengan porsi penyimpanan 70 persen. Sedangkan pihak asing diizinkan menyimpan karbon di perut bumi Indonesia dengan porsi penyimpanan 30 persen, atas seizin kontraktor dan pemegang izin operasi CCS di Tanah Air.

Menurut Bahlil, ini diformulasikan agar menjadi sumber pendapatan baru negara, dan kita bisa kelola untuk memberikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia.

(Her)